Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) memberikan pendekatan integral dalam optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Upaya optimalisasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan penerimaan PDRD yang handal&#160;dan sustainable sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.&#160;
Kebijakan PDRD dalam Undang-Undang HKPD ditujukan untuk mendukung penguatan Local Taxing Power.&#160;Selain dilakukan restrukturisasi jenis PDRD, dalam Undang-Undang HKPD juga dilakukan penyesuaian besaran tarif PDRD dan pengenalan&#160;Opsen&#160;Pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).&#160; Salah satu upaya dalam optimalisasi PDRD adalah melalui penguatan administrasi perpajakan daerah dan didukung dengan adanya sinergi/kerja sama dalam pemungutan pajak dan penghimpunan data perpajakan.
Materi pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai strategi dalam optimalisasi PDRD.