Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Masih rendahnya local taxing power di sebagian besar daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi, kemudian rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi serta kurangnya efektivitas pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau biasa disebut Undang-Undang HKPD yang telah diundangkan pada tanggal 16 September 2022 berusaha memberikan solusi dari permasalahan ini. UU HKPD ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang HKPD ini disusun dengan tujuan untuk memberikan regulasi yang cukup baik untuk pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.</p>