Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Latar belakang penetapan Pajak Rokok yaitu perlunya peningkatan kekuatan perpajakan daerah (local taxing power) guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, perlunya penerapan piggyback taxes, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yang perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yang berlaku di negara lain, penetapan Pajak Rokok sebagai salah satu pajak daerah didasarkan pada pertimbangan: melindungi masyarakat atas dampak negatif rokok, meningkatkan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, dan meningkatkan PAD, dan memaksimalkan penggunaan earmark Pajak Rokok sebagai kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan. Selain DJPK, yang terlibat dalam Pengelolaan Pajak Rokok di Kementerian Keuangan yaitu DJPB dan DJBC.