Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<ol>
<li>Pada Tahun 2001, Provinsi Papua diberikan otonomi khusus berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021 dan juga berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li>
</ol>
Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua mengacu pada UUD 1945 bahwa &#8220;Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa&#8221;.
<ol start="2">
<li>Pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua bertujuan</li>
<li>Satu: mengatasi konflik dan tuntutan memisahkan diri dari Negara RI</li>
<li>Dua: mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik</li>
<li>Tiga: menjunjung harkat martabat, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua.</li>
<li>Pemberian otonomi khusus kepada provinsi Papua dengan pemberian kewenangan yang luas pada seluruh bidang pemerintahan disertai dengan pemberian sumber penerimaan antara lain DBH, DAU, DAK, dana otonomi khusus dan tambahan dana otsus.</li>
<li>Pelaksanaan otonomi khusus Papua telah berjalan lebih kurang dua puluh tahun, dengan berbagai PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN yaitu:</li>
<li>Pelaksanaan otonomi khusus Papua telah meningkatan kesejahteraan masyarakat Papua namun belum memuaskan. Masih relatif tertinggal dan masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan provinsi yang lain, sebagai contoh.</li>
</ol>
<ul>
<li>Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua, tahun 2002 rata-rata 65,2 tahun dan tahun 2020 rata-rata 67 TAHUN &#160;terjadi peningkatan tetapi masih dibawah rata-rata angka harapan hidup secara nasional, pada tahun 2002 ahh 66,2 tahun dan pada tahun 2020 71 tahun.</li>
<li>Selanjutnya utk Tingkat Angka buta huruf di Provinsi Papua pada tahun 2003 25,5% dan pada tahun 2020 22,1% ini menunjukkan perbaikan, namun kondisi ini menunjukkan tingkat buta huruf yang masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional, pada tingkat nasional &#160;yaitu 10% pada tahun 2003 dan 4% pada tahun 2020.</li>
<li>Demikian pula dengan Tingkat kemiskinan, di Provinsi Papua pada Tahun 2007 mencapai 40,8% dan 2020 21,7% menunjukkan perbaikan, tetapi masih relatif cukup tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan rata-rata nasional yaitu 16,6% pada tahun 2007 dan 10,2% pada tahun 2020.</li>
</ul>
&#160;
&#160;
<ol start="5">
<li>Salah satu Permasalahan pelakasanaan otonomi khusus papua adalah sebagian besar kabupatan/kota di provinsi papua tergolong daerah tertinggal, 75% di papua dan 61 % di papua barat. Hal ini disebabkan faktor geografis yang menyebabkan biaya pembangunan yang tinggi, ditandai dengan Indek Kemahalan Konstruksi yang sangat tinggi.</li>
<li>Permasalahan terkait dana otonomi khusus</li>
<li>Masa pemberian dana otsus Papua berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada tahun 2021. Itu berarti setelah tahun 2021, pemberian dana otonomi khusus Provinsi Papua tidak memiliki dasar hukum sehingga jika tidak dilakukan perubahan ketentuan, maka Dana Otsus Papua akan dihentikan. Hal ini berakibat pada keberlanjutan pembangunan di provinsi Papua.</li>
<li>Besaran Alokasi Dana Otsus</li>
</ol>
Alokasikan Dana Otsus sebesar 2% dari plafond DAU Nasional belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perbaikan layanan dasar berbagai bidang, mengingat angka Indeks Kemahan Konstruksi yang sangat tinggi di Papua.
<ol>
<li>Tata Kelola Dana otonomi khusus, antara lain</li>
</ol>
<ul>
<li>Belum ada grand design atau rencana induk pada proses perencanaan dan penganggaran dana otsus, sehingga pengalokasian dan penggunaanya tidak mempunyai pedoman jangka panjang yang jelas terkait output dan outcome yang ingin dicapai.</li>
<li>Proses pengawasan pengelolaan dana otsus tidak optimal karena belum terkoordinir dan terintegrasi dengan baik antar lembaga pengawas pemerintah.</li>
</ul>
<ol start="7">
<li>Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut dilakukan perubahan kebijakan dana otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021, antara lain:</li>
<li>Pertama terkait Tambahan DBH minyak bumi dan gas alam</li>
</ol>
Masa berlaku sampai dengan tahun 2026 dan dapat diperpanjang sd 2041, &#160;utk memastikan pembangunan di Provinsi Papua berjalan berkesinambungan
Pembagian Tambahan DBH Minyak bumi dan gas alam memperhatikan daerah-daerah yang tertinggal juga Orang Asli Papua, hal ini untuk mempertegas afirmasi hak-hak Orang Asli Papua dalam peningkatan pelayanan Pendidikan dan kesehatan.
<ol>
<li>Kedua : Dana Otonomi Khusus</li>
</ol>
Besaran alokasi dana otsus ditingkatkan dari 2% menjadi 2,25%&#160; dari DAU Nasional dimaksudkan pendanaan yang memadai untuk mempercepat peningkatan pembangunan di Provinsi Papua dan &#160;mengatasi Indeks Kemahalan Konstruksi di Papua yang sangat tinggi dan masa berlaku sd. Tahun 2041 dimaksudkan untuk memastikan pembangunan di Provinsi Papua tetap berjalan dengan berkesinambungan
&#160;
&#160;
<ol start="8">
<li>Selanjutnya terkait perencanaan: Pengelolaan Dana Otonomi khusus berdasarkan perencanaan pada RPJMN, RPJMD serta target kinerja. Pembagian dana otsus dan tambahan dana otsus dilakukan pemerintah. Untuk pembagian antara provinsi dan kabupaten, dan antar kab./kota dalam 1 provinsi dilakukan pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi Papua.</li>
<li>Penggunaan dana otonomi khusus berdasarkan rencana induk dengan memperhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. Untuk Pembinaan dan Pengawasan&#160; pengelolaan penerimaan dalam rangka Otsus (Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Alam, Dana Otsus, dan Tambahan Otsus) dilakukan SECARA KOORDINATIF sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK, dan perguruan tinggi negeri</li>
</ol>