Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pada dasarnya, saat pembuatan faktur pajak sama dengan saat terutang PPN. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan, saat pembayaran, saat pembayaran termin, saat ekspor dan saat lain. Namun karena sesuatu hal, adakalanya PKP terlambat menerbitkan faktur pajak tersebut.&#160; &#160; Terdapat batas waktu pembuatan faktur pajak, yaitu dalam rentang 3 bulan &#160;jangka waktu tiga bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat. Jika faktur pajak dibuat masih dalam rentang 3 bulan tersebut, faktur pajak dianggap terlambat, dan bagi penerbit akan dikenai denda pasal 14 ayat 4 KUP dan pajak masukan masih dapat dikreditkan oleh Pembeli. Sementara jika Faktur Pajak dibuat setelah melewati jangka waktu tiga bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka faktur pajak tersebut dianggap terlambat, dan bagi penerbit akan dikenai denda pasal 14 ayat 4 KUP, sementara pajak masukan tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli. &#160; Faktur pajak wajib dibuat menggunakan e faktur. Batas upload e faktur, adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, setelah tanggal pembuatan e faktur untuk mendapat persetujuan DJP. Faktur pajak yang diupload melebihi tanggal 15, tidak mendapat persetujuan DJP, sehingga bukan merupakan faktur pajak. Dan, bagi penerbit akan dikenai denda pasal 14 ayat 4 KUP. Karena bukan merupakan faktur pajak, maka oleh pembeli pun faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan.
&#160;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ &#160; Jawaban :&#160; &#160; Masih dapat dikreditkan, namun dikenai sanksi 1% x DPP karena terlambat buat faktur pajak. Pajak masukan oleh pembeli tetap dapat dikreditkan.