Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Bagi Pemerintah daerah, terdapar kewajiban earmarking atas penerimaan Pajak Daerah&#160;
Dasar Hukum
1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD&#160;
Pasal 86 ayat (1)
Hasil penerimaan atas
a.PKB dan Opsen PKB;
b.PBJT atas Tenaga Listrik
c.Pajak Rokok; dan
d.PAT
Baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dapat dialokasi untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
2. PP No. 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD
Pasal 25
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan
3. PP No. 1 Tahun 2024 tentang HKFN
Pasal 8 ayat (2) huruf d
Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.