Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Kondisi pemerintahan di Indonesia yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah berakibat adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu bentuk nyata hubungan tersebut adalah adanya dana transfer dari APBN ke APBD. Selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Menteri Keuangan bertugas melakukan penyaluran/transfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Dewasa ini, penyaluran tersebut tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga secara nontunai yang salah satunya melalui Rekening <em>Treasury Deposit Facility</em> (TDF). Rekening TDF dibuka BUN atas nama Pemerintah Daerah. Kebijakan ini seolah-olah menjadi bentuk kesewenang-wenangan BUN dalam melakukan&#160; penyaluran&#160; dana transfer kepada Pemerintah Daerah. Apakah kebijakan Rekening TDF ini didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku? Video ini akan menjawab dan membahas secara tuntas pertanyaan tersebut.</p>