Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Konten video ini memberikan penjelasan tentang pengaturan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah. Pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 2022 melakukan redesain DBH untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan untuk mengurangi vertical imbalance, penguatan aspek kepastian alokasi, dan mendorong kinerja daerah.
Contohnya adalah kebijakan Peningkatan porsi DBH CHT (2% ke 3%) dan DBH PBB (90% ke 100%) diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas fiskal. Kemudian pengalokasian berdasarkan realisasi T-1 diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DBH yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis performance/result based.