Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p><span class="OYPEnA font-feature-liga-off font-feature-clig-off font-feature-calt-off text-decoration-none text-strikethrough-none">Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memegang peranan strategis dalam optimalisasi penerimaan daerah, sehingga memerlukan landasan hukum yang kuat dan spesifik. Untuk menjamin kejelasan, akurasi, dan akuntabilitas dalam penilaian dan penetapan PBB-P2, penyusunan regulasi resmi oleh pemerintah daerah menjadi sebuah keharusan. Regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berperan penting dalam mengakomodasi tata cara penilaian tanah, bangunan, serta objek khusus lainnya. Dalam hal ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Nomor SE 25/PJ.6/2006 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 26/PJ.6/2006 dapat dijadikan pedoman, sebagaimana contoh implementasi yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Lombok Timur. Namun demikian, proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi ini menghadapi tantangan berupa hambatan teknis, operasional, dan potensi keberatan dari Wajib Pajak (WP).</span></p>