Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau disebut UU HKPD, yang diundangkan pada 4 Januari 2022 lalu.
Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ketentuan mengenai dasar pengenaan mengatur bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP). NJOP ini ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2, dimana ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2024.
Video ini akan membahas mengenai materi Penilaian PBB-P2 sesuai ketentuan dalam PMK tersebut. Keseluruhan materi akan terbagi menjadi 3 bagian, dan ini merupakan video bagian 1 yang akan membahas mengenai pengertian penilaian, obyek penilaian, pejabat yang melaksanakan penilaian, apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pejabat yang melaksanakan penilaian, dan beberapa istilah dalam penilaian PBB-P2.