Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pada kesempatan ini, Aniek Juliarini membahas mengenai Optimalisasi PBB-P2 berdasarkan UU HKPD, belajar dari yang sudah diterapkan oleh Pemda DKI Jakarta. Sebenarnya DKI Jakarta menghadapai tantangan yang sama dengan daerah lainnya bagaimana dapat mengoptimalkan peluang-peluang yang diberikan oleh undang-undang agar pengelolaan PBB-P2 dapat berjalan baik, mengingat bahwa PBB-P2 merupakan pajak dengan objek dan subjek pajak yang sangat luas. Pada tahun 2024, DKI Jakarta menyesuaikan NJOP namun hanya untuk objek non-perumahan. Untuk NJOPTKP, pada tahun 2024 diterapkan NJOPTKP sebesar RP60 juta, naik dari Rp15 juta pada tahun 2023. NJKP yang diterapkan adalah 40% untuk objek hunian dan 60% untuk objek non-hunian. Sedangkan tarif pajak diterapkan tarif tunggal, yakni 0,5%. Dengan penetapan unsur-unsur tersebut, diikuti dengan kebijakan insentif fiskal maka pada tahun 2024 DKI Jakarta berhasil memungut PBB-P2 dengan baik.&#160;</p>