Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Seiring dengan penyesuaian NJOP, NJOPTKP, NJKP, dan Tarif , Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan serangkain insentif fiskal melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 tahun 2024.&#160; Insentif yang diberikan meliputi Pembebasan PBB 100% untuk objek dengan NJOP&#160; kurang dari Rp2 milyar, Pembebasan PBB 50% untuk objek yang tidak memenuhi&#160; syarat pengurangan 100%, Pengurangan Pokok, Angsuran Pembayaran Pokok, hingga Diskon Pembayaran pada periode tertentu. Cerita lebih lengkapnya dapat disaksikan pada video ini. Berita menariknya adalah bahwa pada tahun 2024 penerimaan PBB-P2 DKI Jakarta mencapai hampir Rp10 trilyun.&#160; Jumlah ini melampaui jumlah penerimaan Pajak kendaraan Bermotor yang selama ini menjadi penerimaan pajak pertama di DKI Jakarta, sehingga kemudian PBB-P2 menjadi penerimaan pajak tertinggi. Banyaknya insentif fiskal yang diberikan, menghadirkan kepatuhan Wajib Pajak.&#160;</p>