Direktorat Jenderal Anggaran

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran mulai jumlah batas tertentu harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.&#160;
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diberikan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) atau&#160; pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan ini, namun&#160; Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan.