Direktorat Jenderal Anggaran

<p></p>
<div>
<h2><strong>1. Konteks Kebijakan</strong></h2>
<p>Reformasi penganggaran melalui pendekatan <strong>Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)</strong> menuntut penggunaan tiga instrumen utama: <em>indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja</em>. Penerapan <strong>Standar Biaya Keluaran (SBK)</strong>&#8212;termasuk <strong>Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU)</strong>&#8212;menjadi elemen krusial karena sejak 2023 SBK masuk dalam komponen penilaian kinerja anggaran K/L, dengan bobot efisiensi 25%</p>
<p>Untuk TA 2025, Menteri Keuangan telah menetapkan <strong>162 SBKU</strong> pada PMK 92/2024 sebagai acuan seluruh K/L, termasuk BNN, dalam perencanaan dan penganggaran. Namun, implementasi SBKU di BNN masih sangat terbatas</p>
<hr />
<h2><strong>2. Permasalahan Utama</strong></h2>
<p>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari <strong>121 RO</strong> yang teridentifikasi memenuhi kriteria SBK, BNN hanya menggunakan <strong>4 SBKU</strong> dalam RKA TA 2025 (kurang dari 2%)</p>
<p>Kajian ini mengidentifikasi <strong>lima kendala utama</strong>:</p>
<h3><strong>a. Indeks biaya SBKU lebih kecil dari kebutuhan BNN</strong></h3>
<p>Beberapa indeks SBKU tidak mencerminkan kebutuhan faktual BNN, terutama karena BNN memiliki 232 satker sehingga biaya koordinasi dan penyusunan dokumen jauh lebih besar dari standar SBKU. Contoh pada RO <em>Layanan Perencanaan &amp; Penganggaran</em> yang memerlukan anggaran Rp7,47 miliar, jauh di atas indeks SBKU Rp3,24 miliar</p>
<h3><strong>b. Perbedaan satuan output antara RKA BNN dan SBKU</strong></h3>
<p>SBKU menetapkan satuan &#8220;dokumen&#8221;, tetapi RKA BNN menggunakan satuan seperti &#8220;kegiatan&#8221;, sehingga tidak kompatibel secara kebijakan</p>
<h3><strong>c. RO yang sesuai SBKU tidak berada pada level Rincian Output (RO)</strong></h3>
<p>Contoh: Pelatihan dasar CPNS berada pada level komponen, bukan RO, sehingga tidak memenuhi syarat penerapan SBK sesuai PMK 62/2023 jo. 107/2024</p>
<h3><strong>d. RO tidak mencantumkan lokus/output lokasi</strong></h3>
<p>Beberapa SBKU (misalnya layanan audit) mensyaratkan lokasi audit sebagai bagian dari definisi RO, tetapi RKA BNN tidak menggunakan struktur tersebut</p>
<h3><strong>d. Satu kode RO digunakan oleh semua satker, padahal SBKU memiliki kategori besaran berbeda</strong></h3>
<p>Misalnya SBKU Layanan BMN memiliki dua besaran untuk eselon I dan satker vertikal. Sementara BNN menggunakan satu kode RO untuk seluruh satker sehingga tidak bisa membedakan besaran sesuai kategori</p>
<hr />
<h2><strong>3. Dampak Keterbatasan Implementasi SBKU</strong></h2>
<ul>
<li>BNN tidak dapat memperoleh nilai kinerja anggaran maksimal (maksimum 75 tanpa SBK).</li>
<li>Ketidaksesuaian antara informasi kinerja dan standar biaya memperlemah konsistensi PBK.</li>
<li>Potensi inefisiensi anggaran karena tidak menggunakan standar biaya sebagai batas tertinggi.</li>
<li>Kesulitan integrasi RKA dengan aplikasi KRISNA dan SAKTI.</li>
</ul>
<hr />
<h2><strong>4. Solusi Strategis</strong></h2>
<p>Kajian merumuskan <strong>tiga solusi utama</strong> agar SBKU dapat digunakan secara optimal:</p>
<h3><strong>a. Menyesuaikan volume &amp; komposisi belanja agar sesuai indeks SBKU</strong></h3>
<p>BNN perlu menyesuaikan jumlah output dengan indeks biaya SBKU dan memberikan pertanggungjawaban berbasis bukti volume. Solusi ini memungkinkan penggunaan SBKU tanpa melanggar ketentuan</p>
<h3><strong>b. Melakukan penyesuaian informasi kinerja melalui aplikasi SAKTI</strong></h3>
<p>Perubahan nomenklatur, level RO, satuan, hingga pemisahan RO dapat dilakukan langsung melalui fitur <em>Sinkronisasi Renja&#8211;RKA</em> tanpa perlu mengubah KRISNA terlebih dahulu. Ini mengatasi kendala perbedaan satuan, level RO, dan penggunaan satu kode RO untuk banyak satker</p>
<h3><strong>c. Menyusun RO audit berbasis lokus sejak tahun sebelumnya</strong></h3>
<p>BNN perlu menetapkan lokasi audit secara terencana dan memecah RO audit menjadi beberapa RO per lokasi sehingga bisa menggunakan SBKU audit</p>
<hr />
<h2><strong>5. Kesimpulan Strategis</strong></h2>
<p>Evaluasi menunjukkan bahwa <strong>penerapan SBKU di BNN TA 2025 sangat minimal</strong> akibat lima hambatan mendasar terkait kesesuaian indeks biaya, satuan, level RO, pencantuman lokus, dan struktur kode RO.<br />Namun, terdapat peluang besar untuk peningkatan implementasi SBKU melalui:</p>
<ul>
<li>penyesuaian informasi kinerja di SAKTI,</li>
<li>penyusunan RO yang selaras dengan SBKU, serta</li>
<li>perencanaan audit yang lebih matang.</li>
</ul>
<p>Dengan penerapan solusi tersebut, BNN berpotensi:</p>
<ul>
<li>meningkatkan kualitas penyusunan RKA,</li>
<li>memperoleh nilai kinerja anggaran yang lebih tinggi,</li>
<li>memperkuat konsistensi PBK, serta</li>
<li>mengoptimalkan efisiensi belanja.</li>
</ul>
<hr />
<h2><strong>6. Rekomendasi Kebijakan</strong></h2>
<p>Kajian memberikan tiga rekomendasi utama:</p>
<ol>
<li><strong>Melakukan kajian lanjutan</strong> pada K/L lain untuk melihat pola kendala serupa sehingga kebijakan SBKU dapat diperbaiki secara holistik.</li>
<li><strong>Melakukan penyempurnaan SBKU</strong> oleh DJA, terutama mengenai besaran indeks dan kategorisasi satuan kerja.</li>
<li><strong>Menyusun pedoman teknis SBKU yang lebih rinci</strong>, terutama terkait periode penentuan RO dan integrasi sistem KRISNA&#8211;SAKTI.</li>
</ol>
</div>
<p>&#160;</p>