Direktorat Jenderal Anggaran

<div>
Surat Menteri Keuangan S&#8209;89/MK.03/2026 &#8211; Langkah Strategis Belanja K/L TA 2026**
<h2>1. Tujuan Utama Kebijakan</h2>
Surat Menteri Keuangan S&#8209;89/MK.03/2026 diterbitkan sebagai langkah untuk memastikan pengelolaan fiskal Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif, antisipatif, dan tetap dalam koridor disiplin fiskal. Tujuan utamanya meliputi:
<ul>
<li>Mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah untuk menghindari back-loading dan memperkuat kontribusi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi.</li>
<li>Menjaga keberlanjutan fiskal karena adanya potensi tambahan kebutuhan anggaran (carry-over 2025, prioritas Presiden baru, serta kemungkinan anggaran bencana).</li>
<li>Menjamin defisit APBN tetap terkendali dalam batas &#8804; 3% PDB.</li>
<li>Mengarahkan K/L untuk menyesuaikan anggaran dengan arahan Presiden baru dan mengoptimalkan RO Khusus hanya untuk direktif yang relevan.</li>
</ul>
<hr />
<h2>2. Pilar Utama Kebijakan S&#8209;89</h2>
<h3>A. Percepatan Realisasi Belanja &amp; Pencapaian Kinerja (Lampiran I)</h3>
Fokus utamanya adalah mempercepat proses belanja serta memastikan target kinerja tercapai tepat waktu. Poin-poin pentingnya:
<ul>
<li>Kontrak Belanja Modal harus ditandatangani paling lambat akhir Mei 2026, atau akhir Juni 2026 jika terjadi gagal lelang/force majeure. Kontrak yang tidak terpenuhi wajib digeser ke RO Khusus pada awal Juli 2026.</li>
<li>Pembayaran barang/jasa harus diselesaikan paling lambat 7 hari kerja setelah pekerjaan selesai, BAST terbit, dan dokumen tagihan lengkap.</li>
<li>Output prioritas Presiden harus tercapai paling lambat minggu pertama Oktober 2026. Laporan triwulanan wajib disampaikan secara berkala.</li>
<li>Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah non-reguler harus selesai realisasinya maksimal Semester I 2026; sisa anggaran digeser ke RO Khusus.</li>
<li>Kegiatan PHLN/PDN/SBSN wajib mengikuti Annual Work Plan untuk menghindari biaya dana menganggur.</li>
<li>BLU wajib melakukan pengesahan belanja setiap bulan.</li>
</ul>
<hr />
<h3>B. Penajaman Fokus Anggaran (Lampiran II)</h3>
Poin ini bertujuan memastikan anggaran 2026 digunakan setepat dan seefisien mungkin.
<ul>
<li>K/L wajib memastikan kecukupan anggaran untuk 12 bulan operasional, komitmen kontraktual, layanan publik, dan prioritas program.</li>
<li>Pembatasan ketat terhadap belanja non-esensial seperti honor kegiatan, konsumsi rapat, seremonial, ATK, dan perjalanan dinas yang tidak kritis.</li>
<li>Seluruh penyesuaian dan revisi dalam DIPA harus diselesaikan paling lambat akhir Maret 2026.</li>
<li>Alokasi berstatus Blokir Kode 2 yang tidak memenuhi syarat hingga akhir Maret harus digeser ke RO Khusus pada awal April.</li>
<li>Penajaman belanja jasa (konsultan, profesi, dsb.) dilakukan ketat; sisa pagu hasil efisiensi digeser ke RO Khusus.</li>
<li>Revisi perjalanan dinas sangat dibatasi kecuali untuk prioritas Presiden, pengawasan/audit, operasional khusus (patroli, tanggap darurat, misi diplomatik), sengketa hukum, dan peningkatan penerimaan negara.</li>
<li>Realokasi anggaran juga diarahkan untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, meliputi rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial-ekonomi.</li>
</ul>
<hr />
<h2>3. Timeline Utama Pelaksanaan</h2>
Akhir Maret 2026 &#8211; Penyesuaian DIPA dan pemenuhan dokumen Blokir Kode 2 selesai.
Minggu I April 2026 &#8211; Penggeseran Blokir Kode 2 dan efisiensi belanja jasa ke RO Khusus. &#8211; Penyampaian Laporan Triwulan I.
Akhir Mei / Akhir Juni 2026 &#8211; Batas utama penandatanganan kontrak belanja modal.
Minggu I Juli 2026 &#8211; Pergeseran belanja modal yang tidak siap kontrak. &#8211; Pergeseran bansos/banper non-reguler yang belum terealisasi. &#8211; Penyampaian Laporan Triwulan II.
Minggu I Oktober 2026 &#8211; Target output prioritas Presiden harus tercapai. &#8211; Penyampaian Laporan Triwulan III.
31 Desember 2026 &#8211; Batas akhir penyelesaian pekerjaan tertentu yang diperbolehkan melampaui Oktober.
Minggu I Januari 2027 &#8211; Penyampaian Laporan Triwulan IV. &#8211; Pengesahan belanja BLU bulan Desember.
<hr />
<h2>4. Pemanfaatan RO Khusus</h2>
RO Khusus hanya dapat digunakan untuk memenuhi direktif Presiden baru, dengan ketentuan:
<ul>
<li>K/L wajib menerbitkan SK Menteri/Pimpinan Lembaga yang memuat dasar kegiatan, penanggung jawab, mekanisme, nominal alokasi, dan output.</li>
<li>Komponen Baru wajib dibentuk pada RO Khusus, disertai pergeseran anggaran dari Komponen Khusus.</li>
<li>Jika terjadi pergeseran antar jenis belanja, revisi dapat diajukan ke DJPB.</li>
<li>Pembayaran wajib melampirkan SK dan SPTJM.</li>
<li>Jika hingga Triwulan III tidak ada direktif Presiden, RO Khusus dapat digunakan untuk prioritas internal K/L pada Triwulan IV.</li>
</ul>
<hr />
<h2>5. Kesimpulan Eksekutif</h2>
S&#8209;89/MK.03/2026 merupakan instrumen pengendalian fiskal dan percepatan belanja dengan tujuan:
<ol>
<li>Mempercepat realisasi belanja negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.</li>
<li>Menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan defisit tetap terkendali.</li>
<li>Memprioritaskan arahan Presiden dan efisiensi belanja K/L.</li>
<li>Meningkatkan akuntabilitas melalui laporan berkala triwulanan dan pengesahan rutin BLU.</li>
</ol>
</div>
&#160;