Direktorat Jenderal Anggaran

Ringkasan Eksekutif
Policy Brief ini bertujuan mengembangkan insentif FKTP guna memperkuat deteksi dini dan pengobatan TBC menuju eliminasi TBC tahun 2030. Dari analisis capaian program penanggulangan TBC, teridentifikasi bahwa posisi capaian program TBC masih off-track untuk menuju eliminasi TBC 2030. Hal ini mengindikasikan bahwa skrining TBC pada kontak erat dan kelompok risiko perlu diperkuat. Peran FKTP swasta masih sangat rendah dalam penemuan kasus, yakni baru 2.1% di tahun 2024. Peran FKTP termasuk Puskesmas sebagai gate keeper penanganan TBC juga belum optimal, terbukti dengan tingginya pengeluaran BPJS untuk TBC di FKRTL, yakni 3,271 triliun rupiah di tahun 2024. Untuk meningkatkan penemuan kasus dan pengobatan TBC yang efektif, perlu (1) peningkatan jangkauan penemuan kasus melalui skrining yang masif; (2) menggeser belanja BPJS Kesehatan dari FKRTL ke FKTP; (3) mengembangkan skema insentif bagi FKTP melalui revisi formula Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dan pemberian insentif dengan mekanisme klaim. Rekomendasi skema insentif yang ditawarkan tidak hanya insentif bagi FKTP (provider), namun juga untuk kader dan pasien. Skema insentif untuk FKTP Swasta lebih rinci dan lengkap dibandingkan untuk Puskesmas, mencakup penemuan terduga, diagnosis (pengiriman spesimen untuk TCM, X-Ray, tes teuberkulin), pengobatan (inisiasi pengobatan dan lulus pengobatan). Insentif kader diberikan untuk penemuan kasus terduga TBC dan terkonfirmasi TBC oleh kader. Selanjutnya, insentif untuk pasien diberikan sebagai reward kepatuhan berobat dan kelulusan/kesembuhan, sekaligus wisuda sembuh dari TBC.&#160;