Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Video ini berisi pembahasan mengenai urgensi memahami UU HKPD bagi Pemda. UU HKPD memiliki beberapa perubahan ketentuan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini perlu dicermati oleh pemda agar dapat memenuhi ketentuan yang diatur tersebut. Beberapa ketentuan bahkan diberikan ancaman sanksi. Beberapa hal menarik dalam UU HKPD di antaranya adalah: Salary Cap atau pembatasan belanja pegawai (pasal 146), belanja infrastruktur (pasal 147), dan earmarking DAU (pasal 130). 
Data menunjukkan bahwa sebagian besar pemda di Indonesia masih belum memenuhi batas belanja pegawai seperti yang diatur dalam UU HKPD. Demkian juga dengan batasan belanja infrastruktur. Kondisi ini dapat menjadi penghalang maupun kekuatan bagi fiskal daerah sehingga penting untuk dipelajari.&#160;