Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan/atau informasi digitaL Data dan/atau informasi digital terdiri atas: a. Informasi Keuangan Daerah; b. Informasi Kinerja Daerah; dan c. informasi lainnya Pemerintah Daerah menyampaikan data dan/atau informasi digital kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Penyampaian data dan/atau informasi digital dilakukan melalui interkoneksi dengan SIKD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajiban penyampaian data dan/atau informasi digital, Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. penundaan TKD. Supaya pemerintah daerah tidak mendapatkan sanksi dimaksud, yuk simak tanggal-tanggal krusial dan tata cara penyampaiannya pada materi berikut!. Tim Penyusun: Tim Pengelola Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer.