Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penyaluran DAU dan/atau DBH secara non tunai melalui TDF sudah diatur dalam PP No. 37 Tahun 2023 dan terjemahan pelaksanaannya diatur dalam PMK No. 16 Tahun 2024 yang merupakan perubahan PMK Nomor 19 Tahun 2023.
Pengelolaan dana TDF diatur sedemikian rupa sehingga lebih efektif, efisien, dan akuntabel terlebih penggunaan dana TDF sudah diatur untuk kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan:
<ol>
<li>Pengelolaan APBD yang sehat, efektif, dan efisien</li>
<li>Terjadi optimalisasi belanja APBD dalam rangka mengurangi SILPA</li>
<li>Efisiensi belanja APBD diharapkan dapat mengurangi simpanan pemda di perbankan (idle cash)</li>
<li>Sebagai alternatif sumber pendanaan dengan menempatkan dan TDF dalam instrumen investasi atau sinking fund</li>
</ol>