Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Perhitungan Pihak Ketiga, menurut Mardiasmo (2016) adalah sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga &#8212;bukan wajib pajak yang bersangkutan&#8212; untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Dalam konteks Indonesia, pihak ketiga ini biasanya adalah entitas atau individu yang melakukan pembayaran penghasilan, seperti perusahaan atau instansi yang memberikan gaji, atau pelaku usaha yang melakukan transaksi tertentu. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemungutan pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan mekanisme pemotongan atau pemungutan langsung pada sumber penghasilan atau transaksi.
Perhitungan Fihak Ketiga juga berfungsi sebagai kontrol awal terhadap potensi penghindaran pajak, karena pajak sudah dipotong atau dipungut sebelum penghasilan diterima oleh wajib pajak. Dengan demikian, sistem ini menjadi salah satu pilar penting dalam administrasi perpajakan Indonesia