Direktorat Jenderal Anggaran

Konflik di Ukraina dan sanksi embargo terhadap Rusia yang semakin intensif, serta disrupsi supply berkepanjangan (yang utamanya disebabkan kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok), telah menyebabkan kenaikan harga komoditas, dan semakin ketatnya likuiditas pasar keuangan global. Hal ini berpotensi menimbulkan efek rambatan (spillover) ke perekonomian domestik. Kenaikan harga komoditas global, khususnya energi dan pangan, dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi, baik dari sisi konsumsi karena adanya kenaikan inflasi yang menurunkan konsumsi masyarakat (sebagai kontributor terbesar PDB nasional), maupun produksi karena kelangkaan pasokan dan kenaikan harga input. Inflasi pada bulan April 2022, telah mencapai titik tertinggi sejak September 2019. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik melalui operasi pasar, pengawasan distribusi, maupun penguatan ketersediaan pasokan. Meskipun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan lebih tajam. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global yang menyebabkan naiknya suku bunga utang (cost of fund) yang berdampak pada APBN dan korporasi.
Seiring dengan peningkatan harga minyak mentah dunia yang signifikan, diperkirakan Indonesia Crude Price (ICP) akan berada pada kisaran U$100/barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 yang hanya U$63/barel. Sebagaimana diketahui, pergerakan ICP mengikuti tren harga minyak mentah dunia secara umum (terutama jenis brent), serta dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan, cuaca, dan faktor geopolitik. Kondisi ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi kenaikan ICP berdampak positif pada meningkatnya pendapatan negara, khususnya pajak dan penerimaan negara sumber daya alam minyak dan gas. Di sisi lain, belanja negara akan bertambah, utamanya untuk alokasi peningkatan belanja subsidi energi, kompensasi, bantuan sosial, penyesuaian belanja mandatory spending (anggaran pendidikan dan kesehatan), serta penyesuaian dana bagi hasil (DBH).
Berbagai faktor tersebut telah menempatkan APBN berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Hal ini karena tidak cukup tersedianya alokasi untuk menampung tambahan kebutuhan belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik, serta penebalan perlindungan sosial. Dalam rangka mencegah dampak negatif yang semakin dalam terhadap kondisi ekonomi makro dan keuangan, diperlukan langkah-langkah antisipatif dan responsif dalam APBN 2022 untuk menghadapi eskalasi risiko perekonomian global, mengakomodasi peningkatan belanja, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Di tengah kondisi ini, dibutuhkan peran APBN yang berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat, utamanya untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat (agar kenaikan harga komoditas global tidak di pass through ke harga domestik), menjaga tingkat kemiskinan dan pengangguran (agar tidak semakin bertambah), menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan dan energi dalam negeri. Peran APBN juga dibutuhkan dalam menjaga kesehatan keuangan BUMN yang menangani energi, dalam misinya menjaga stabilitas harga energi dalam negeri. Hal ini karena gap yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian, menyebabkan kerugian pada badan usaha pengelola energi tersebut.
Pemerintah merespons kenaikan harga komoditas dengan menerbitkan berbagai kebijakan yang konsisten untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, agar APBN tetap sehat dan sustainable. APBN didesain tetap fleksibel untuk merespons ketidakpastian. Selain itu, program pemulihan ekonomi dirancang lebih responsif dan antisipatif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Upaya melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga dalam negeri ditempuh melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng agar terjangkau oleh masyarakat, pemberian bantuan langsung tunai pangan, pelarangan ekspor crude palm oil (CPO), refined, bleached and deodorized palm oil (RBDPO), refined bleached and deodorized palm olein (RBDP), dan used cooking oil (UCO), untuk menjaga pasokan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pasokan batu bara dalam negeri juga dijaga untuk dapat memenuhi kebutuhan dan ketahanan energi nasional. Adapun upaya menjaga stabilitas fiskal dilakukan melalui komitmen kementerian negara/lembaga untuk melaksanakan belanja yang lebih berkualitas (spending better), mengendalikan defisit seiring peningkatan risiko utang (yield tinggi), serta menjaga pelaksanaan APBN 2022 agar tetap dapat berjalan efektif dan menjadi fondasi yang kokoh dalam menyongsong tahun konsolidasi fiskal 2023.
Dalam menjalankan perannya sebagai shock absorber, pemerintah juga fokus pada sektor-sektor strategis yang memiliki risiko multiplier effect pada masyarakat, seperti sektor energi. Subsidi energi sangat erat kaitannya dengan harga minyak mentah dunia dan ICP. Dalam menyikapi kenaikan harga komoditas energi, selain menjaga stabilitas harga dan pasokan dalam negeri, pemerintah juga masih menjamin subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik bagi mayoritas masyarakat. Pemerintah bahkan menambah alokasi anggaran subsidi energi dan dana kompensasi yang mencapai Rp350 triliun pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat dari pagu alokasi subsidi energi yang semula hanya Rp134,8 triliun dan dana kompensasi Rp18,5 triliun. Penambahan tersebut antara lain, Rp71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik, Rp80 triliun untuk kompensasi Solar, Rp114,7 triliun untuk kompensasi Pertalite, dan Rp21,4 triliun untuk kompensasi listrik.
Penambahan anggaran subsidi merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dan terus berupaya keras tidak menambah beban masyarakat di tengah persoalan pangan dan energi global. Daya beli masyarakat saat ini masih lemah akibat imbas pandemi Covid-19. Jika harga BBM, LPG, dan listrik dinaikkan, maka inflasi akan melonjak dan pada akhirnya akan menambah beban masyarakat. BBM dan LPG merupakan kontributor terbesar dalam inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices), sehingga pemberian subsidi di tengah kenaikan harga komoditas global merupakan langkah vital untuk melindungi masyarakat dari goncangan dan menjaga tingkat inflasi pada level yang terkendali.
Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah juga bersinergi untuk berbagi beban (burden sharing) dan tanggung jawab bersama (collective responsibility) dengan pemerintah daerah. Sesuai dengan marwah UU HKPD, penguatan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri untuk menjawab tantangan dalam tujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang terdiri dari alokasi, distribusi, dan stabilisasi di daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam rangka menjaga sustainability fiskal nasional, pemerintah memperhitungkan subsidi sebagai faktor pengurang transfer ke daerah guna memperluas ruang fiskal dan kapasitas APBN. Sesuai PMK 194/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi BBM dan LPG Terhadap Kenaikan PNBP Migas Yang Dibagihasilkan, pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan dalam hal realisasi PNBP yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG (burden sharing subsidi). Berdasarkan PMK dimaksud, kenaikan harga minyak yang dapat dilakukan burden sharing subsidi, paling sedikit 10 persen dari target harga minyak mentah Indonesia dalam APBN atau APBN tahun berjalan. Adapun persentase pembebanan kepada daerah adalah maksimal 20 persen dari total peningkatan belanja subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg. Formula burden sharing subsidi dihitung dari nilai peningkatan belanja subsidi dikalikan dengan persentase pembebanan kepada daerah maksimal 20 persen.
Dalam hal nilai belanja subsidi yang dihitung dengan formula tersebut ternyata lebih besar atau sama dengan nilai kenaikan PNBP Migas, maka pembebanan nilai peningkatan belanja subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg hanya menggunakan sebagian/tidak menggunakan seluruh kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan.
Berdasarkan exercise yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2022 diperkirakan nilai transfer ke daerah akan meningkat sebesar Rp35,2 triliun, utamanya pada komponen DBH karena mengikuti peningkatan pendapatan negara yang dibagihasilkan. Nilai tersebut telah memperhitungkan jumlah burden sharing subsidi BBM dan LPG 3 Kg.
&nbsp;
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan serta keberlanjutan APBN dalam menghadapi volatilitas keuangan global melalui langkah-langkah kebijakan konsolidasi dan reformasi fiskal, salah satunya melalui penambahan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan penambahan alokasi anggaran subsidi ini hendaknya dibarengi dengan upaya pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dukungan dari DPR khususnya Badan Anggaran dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam bentuk burden sharing subsidi sangat dibutuhkan dalam merespons volatilitas keuangan global. Henry Ford pernah berkata: &ldquo;bersatu adalah sebuah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerja sama merupakan kesuksesan&rdquo;. Diharapkan melalui berbagai bauran kebijakan tersebut dapat menghadirkan optimisme yang tinggi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022 agar tetap berjalan on the track dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.