Direktorat Jenderal Anggaran

<h3>&#9989; Pokok Perubahan dan Kebijakan</h3>
<ol>
<li>
Latar Belakang
<ul>
<li>Penyesuaian KMK 466/2023 melalui KMK 27/MK/AG/2025 untuk mendukung Inpres No. 1 Tahun 2025.</li>
<li>Fokus pada pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran.</li>
</ul>
</li>
<li>
Prinsip Belanja Berkualitas (PP 6/2023)
<ul>
<li>Efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, akuntabilitas.</li>
<li>Mengacu pada Standar Biaya dan relevansi keluaran dengan sasaran program.</li>
</ul>
</li>
<li>
PPKA dan EKA
<ul>
<li>PPKA: Pemantauan kinerja perencanaan anggaran berjalan untuk perbaikan sedini mungkin.</li>
<li>EKA: Evaluasi kinerja anggaran tahun yang telah selesai, fokus efektivitas &amp; efisiensi.</li>
</ul>
</li>
<li>
Perubahan Penilaian
<ul>
<li>Bobot Penilaian: Efektivitas (75%) dan Efisiensi (25%).</li>
<li>Variabel Efektivitas: Capaian RO (Target vs Realisasi).</li>
<li>Variabel Efisiensi: Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.</li>
<li>Passing Grade: Dari skala angka (0&#8211;100) menjadi kategori kualitatif (Sangat Kurang &#8211; Sangat Baik).</li>
</ul>
</li>
<li>
Penyesuaian Formula (KMK 27/2025)
<ul>
<li>RO yang diblokir 100% karena kebijakan pemerintah dikecualikan dari perhitungan efektivitas &amp; efisiensi.</li>
<li>RO dengan SBKK yang diblokir sebagian: nilai efisiensi maksimal 20%.</li>
<li>Efisiensi dihitung hanya pada RO yang mencapai target.</li>
</ul>
</li>
<li>
Simulasi Perhitungan NKA
<ul>
<li>Contoh perhitungan efektivitas (rata-rata capaian RO) dan efisiensi (penggunaan SBK &amp; selisih indeks biaya).</li>
<li>Penyesuaian bobot dan pembatasan nilai efisiensi (maksimal 20%).</li>
</ul>
</li>
<li>
Pelaporan &amp; Aplikasi
<ul>
<li>Integrasi SAKTI dan MonevKemenkeu sebagai single entry &amp; monitoring.</li>
<li>Pengisian manual IKP dan IKSS untuk transparansi dan standarisasi pengukuran kinerja.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<hr />
&#128204; Inti dokumen: Perubahan KMK 466 melalui KMK 27/2025 menekankan peningkatan kualitas evaluasi kinerja anggaran dengan penyesuaian formula, bobot penilaian, dan integrasi sistem monitoring, agar lebih adil, transparan, dan mendukung kebijakan efisiensi belanja negara.