Direktorat Jenderal Anggaran

Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Indonesia adalah respons terhadap berbagai tantangan dan hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2025. Reformasi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah krusial seperti ketidaksinkronan data sistem, rendahnya komitmen kesehatan (istitha&#8217;ah) jemaah, serta kendala layanan katering di Armuzna. Melalui perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019, pemerintah merancang Grand Design transformasi yang mencakup digitalisasi pelayanan, penguatan perlindungan jemaah, serta optimalisasi birokrasi.
Salah satu poin utama dalam reformasi ini adalah penguatan status BPKH dalam penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, terdapat inovasi besar berupa pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji yang melibatkan UMKM nasional dan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Kampung Haji dirancang sebagai kawasan akomodasi terpadu untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta efisiensi biaya melalui skema sewa jangka panjang atau hibah lahan. Secara keseluruhan, upaya modernisasi tata kelola haji dilakukan agar penyelenggaraan ibadan haji dan umrah dapat lebih transparan, efisien, dan berpihak pada jemaah.