Direktorat Jenderal Anggaran

Dokumen ini menyajikan panduan sistematis untuk membantu pengguna mengidentifikasi kewenangan revisi anggaran secara cepat, tepat, dan konsisten berdasarkan ketentuan PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024. Dokumen ini menegaskan bahwa kewenangan revisi tidak ditentukan oleh istilah revisi, tetapi oleh dampak revisi terhadap struktur anggaran, kinerja, serta implikasi fiskalnya. Oleh karena itu, lima pertanyaan kunci digunakan sebagai instrumen utama identifikasi kewenangan: perubahan pagu, lintas program/UE I/BA, perubahan volume RO atau target kinerja, keterkaitan dengan kebijakan nasional (PN, SBSN, pinjaman, hibah, BA BUN), serta apakah revisi hanya bersifat teknis di dalam satu satker.
Dokumen ini menguraikan pula pembagian peran antara DJA sebagai policy dan substantive authority, DJPb sebagai pelaksana pengesahan DIPA (dengan diferensiasi Dit. PA dan Kanwil), serta K/L sebagai eksekutor POK internal dengan batasan ketat. Selain itu, disajikan pula daftar kasus revisi beserta kewenangannya, sehingga dokumen ini dapat berfungsi sebagai tambahan &#8220;decision tool&#8221; yang praktis sekaligus akurat bagi pelaksana penelaahan dan pengesahan revisi anggaran.