Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Sesuai UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan bahwa terhitung mulai 1 Januari 2025 tarif PPN dikenakan sebesar 12%. Terkait pengenaan PPN 12%, menteri keuangan telah mengeluarkan PMK 131 tahun 2024. Ada beberapa ketentuan pada PMK 131 tahun 2024 yang harus kita cermati, yaitu : 1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor dikenakan PPN sebesar 12% dari Dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Jual. 2. Penyerahan barang kena pajak yang tidak tergolong mewah dan penyerahan jasa kena pajak dikenakan PPN sebesar 12% dari Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain. Sesuai PMK Tersebut nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian 3. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir tergolong mewah berlaku perhitungan PPN :
a.Mulai 1 Januari 2025 &#8211; 31 Januari 2025, PPN dihitung dengan mengalikan tarif 12% x DPP berupa nilai lain (11/12 dari harga jual) b. Mulai 1 Februari 2025 berlaku 12 % x DPP berupa harga jual&#160; bagaimana penerapan tatacara perhitungan tersebut, dapat disimak pada video ini. Video dibuat dengan 3 pendekatan studi kasus. 1. Studi kasus pengenaan pajak atas transaksi pembelian barang, apabila pembayaran menggunakan UP Tunai 2. Studi kasus pengenaan pajak atas transaksi pembelian barang, apabila pembayaran menggunakan UP KKP 3. Studi kasus pengenaan pajak atas transaksi pembelian barang, apabila berhadapan dengan rekanan yang termasuk kategori WP tertentu dan pembayaran menggunakan UP Tunai