Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Sobat pemelajar, dalam rangka memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas, maka dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, baik bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain selaku Pelaksana SPD maupun PPK sebagai pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
<p>Informasi yang tersedia ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Sistem Elektronik Perjalanan Dinas.</p>