Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 membawa perubahan fundamental dalam tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Instansi Pemerintah (IP). Perubahan ini, yang secara spesifik diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan (SE) Nomor SE-1/PB/2025, menuntut penyesuaian yang cukup signifikan pada proses bisnis dan pencatatan transaksi di Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Fokus utama penyesuaian ini terletak pada mekanisme pembayaran pajak yang berasal dari Uang Persediaan (UP), yaitu dengan diperkenalkannya konsep Deposit Pajak. Konsep ini mengubah cara Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mencatat, menyetor, dan mempertanggungjawabkan pungutan pajak.
Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah yang terperinci bagi Pejabat Perbendaharaan mengenai penyesuaian pencatatan pungutan pajak pada Aplikasi SAKTI sebagai konsekuensi langsung dari implementasi Coretax.