Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Perubahan peraturan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentunya memiliki arti penting dalam rangka mengikuti dinamika penyempurnaan terhadap mekanisme dan landasan hukum penyusunan RKA-KL dan RKA-BUN. Penyempurnaan tersebut diperlukan untuk lebih mengoptimalkan peran penganggaran dalam mendukung pembangunan nasional, mengakomodasi penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pada K/L dan BUN, serta mengimplementasikan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.&#160; Penyempurnaan dilakukan agar anggaran belanja pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah resmi memperbarui dan menyempurnakan ketentuan penyusunan rencana kerja dan Anggaran yang sudah ada sebelumnya. Pengaturan baru ini bertujuan agar (1) anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan prinsip belanja berkualitas, (2) kebijakan pemerintah dalam proses penganggaran tepat sasaran, (3) belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan pembiayaan dapat bersinergi dan&#160; tersinkronisasi, (4) hasil evaluasi kinerja anggaran serta hasil pengendalian dan pemantauan yang menggunakan sistem informasi terintegrasi menjadi dasar penyusunan RKA, serta (5) RKA yang disusun memberikan Informasi secara komprehensif.
Dalam peraturan tersebut, pemerintah lebih mengedepankan anggaran belanja berkualitas yang terdiri dari prinsip efisiensi, efektifitas, prioritas, transparan dan akuntabel. Melalui belanja berkualitas diharapkan target pembangunan pemerintah dapat terpenuhi sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan anggaran belanja berkualitas dapat terwujud melalui komitmen yang kuat dari pimpinan satuan kerja (Kementerian/Lembaga), aparat pengawasan internal pemerintah serta kontrol dari Kementerian Keuangan selaku regulator dan penelaah anggaran tersebut.