Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Revisi anggaran satuan kerja (Satker) harus mendapat pengesahan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) karena memastikan keselarasan dengan target fiskal dan prioritas Kemenkeu. Kanwil DJPb berperan sebagai pengawal APBN, mengecek apakah revisi anggaran mengganggu defisit, inflasi, atau ketersediaan kas negara.
Dengan pengesahan Kanwil, Satker bisa yakin bahwa revisi anggaran sesuai regulasi dan strategis. Kanwil DJPb juga memastikan kualitas belanja lebih baik, apakah revisi meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Selain itu, Kanwil koordinasi dengan pusat untuk sinkronisasi kebijakan.
Pengesahan Kanwil jadi jaminan bahwa revisi anggaran akuntabel dan transparan, memudahkan audit BPK.
Jadi, pengesahan Kanwil DJPb penting untuk menjaga stabilitas fiskal, efisiensi anggaran, dan kredibilitas Kemenkeu. Satker yang tidak dapatkan pengesahan Kanwil berisiko revisi ditolak atau berdampak buruk ke APBN. Dengan demikian, Satker harus pastikan revisi anggaran sesuai pedoman dan prioritas Kemenkeu sebelum diajukan ke Kanwil DJPb.