Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pengadilan Pajak (PP) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002.
PP sifatnya menggantikan BPSP dan merupakan badan peradilan khusus yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Pembentukan PP tersebut juga dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dari BPSP yang tidak berpuncak di Mahkamah Agung. Pembinaan Pengadilan Pajak&#160;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta dan saat ini berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta Pusat 10120. Sidang Pengadilan Pajak dapat dilakukan di luar tempat kedudukan (SDTK) yang saat ini telah dilaksanakan di Yogyakarta dan Surabaya.