Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Video ini membahas sanksi administratif akibat banding ke Pengadilan Pajak &nbsp;ditolak atau diterima Sebagian yaitu terkait Pasal 27 ayat (5d) dan Pasal 27 ayat (5e)&nbsp; Undang-undang KUP.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi&nbsp; Peraturan Perpajakan terdapat perubahan besaran sanksi administratif berupa denda apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, dari sebelumnya sebesar 100% menjadi 60% sebagaimana disebutkan dalamPasal 27 ayat (5d) Undang-undang KUP &nbsp;bahwa : dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Dan apabila Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka sesuai Pasal 27 ayat (5e) Undang-undang KUP dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;