Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Halo&#160;Sobat&#160;Pemelajar,&#160;kembali&#160;lagi&#160;kita&#160;berjumpa&#160;di&#160;konten&#160;Mari Kita&#160;Belajar&#160;(MARTABE). 
Pada kesempatan kali&#160;ini, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan&#160;berkolaborasi&#160;dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh membahas terkait Upaya Hukum Administrasi Perpajakan. Dalam video ini, akan dibahas tiga jenis upaya hukum administrasi perpajakan. Pertama, mekanisme pembetulan pajak, yang dapat diajukan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau penerapan ketentuan tertentu, dengan prosedur pengajuan resmi kepada DJP. Kedua, mekanisme keberatan, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak sependapat dengan hasil ketetapan pajak. Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan, disertai alasan serta dokumen pendukung, dan akan diproses sesuai prosedur administrasi. Ketiga, mekanisme pengurangan pajak, yang dapat diajukan oleh Wajib Pajak apabila memenuhi persyaratan tertentu. Pengurangan ini dapat berupa pengurangan sanksi administrasi maupun pengurangan besarnya ketetapan pajak. Simak&#160;video&#160;ini&#160;hingga&#160;akhir ya&#160;sobat, agar kita lebih mengetahui upaya hukum administrasi perpajakan. &#160; Jangan&#160;lupa&#160;kasih&#160;rate,&#160;komen, dan bagikan agar informasi ini dapat diterima oleh lebih banyak orang yaaa Terima kasihh!!!