Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Batas waktu pengajuan keberatan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD Pasal 89 Ayat (3), yang menyatakan bahwa keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT dikirim, berpotensi menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak. Ketentuan ini dapat menyulitkan Wajib Pajak ketika SPPT diterima tidak tepat waktu, misalnya karena kendala distribusi, perubahan alamat, atau keterlambatan administratif yang berada di luar kendali mereka. Akibatnya, jangka waktu efektif yang tersedia untuk mempelajari isi SPPT, mengumpulkan bukti pendukung, dan menyiapkan argumen keberatan menjadi sangat singkat. Hal ini dapat mengurangi hak Wajib Pajak untuk memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dan menyampaikan keberatan secara komprehensif. Selain itu, ketentuan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta sengketa baru apabila Wajib Pajak dianggap melewati batas waktu pengajuan keberatan, padahal keterlambatan disebabkan faktor administratif di pihak pemerintah daerah.</p>