Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Video ini menjelaskan mengenai Prosedur Persetujuan Bersama terkait upaya hukum oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27C&#160; Undang-undang KUP (Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum &amp; Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang).
Pasal 27C ini merupakan pasal baru dalam Undang-undang KUP yang ditambahkan melalui Undang-undang HPP. Jadi pasal ini tidak ada&#160; sebelum berlakunya Undang-undang HPP.
Pasal ini mengatur mengenai Prosedur Persetujuan Bersama atau dikenal pula dengan istilah Mutual Agreement Procedure atau biasa disingkat dengan MAP yang merupakan kewenangan yang miliki oleh Direktur Jenderal Pajak