Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<ul>
<li style="text-align: justify;">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), selain mengamanatkan perbaikan kebijakan dari aspek input, juga mendorong peningkatan kualitas belanja daerah.</li>
<li style="text-align: justify;">Ada beberapa faktor penyebab perlunya peningkatan kualitas belanja daerah serta pengaturan dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD. Pertama, selama ini belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin. Kedua, belanja layanan infrastruktur publik daerah dianggarkan relatif minimal sehingga tidak dapat optimal dalam mendukung pencapaian outcome pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, belanja daerah sering kali masih berjalan sendiri-sendiri dengan program dan kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus, sehingga output dan/atau outcomenya tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terhubung dengan prioritas nasional dan arah kebijakan fiskal nasional. Keempat, belanja daerah tidak didukung oleh pengelola keuangan daerah yang memadai.</li>
<li style="text-align: justify;">Dalam Undang-Undang HKPD dilakukan perbaikan pengaturan dan penguatan disiplin belanja daerah dalam APBD. Perbaikan pengaturan tersebut dilakukan mulai dari penganggaran belanja daerah, simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta penyusunan belanja daerah berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja. Sementara itu, penguatan disiplin belanja daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi belanja daerah, seperti kewajiban untuk memenuhi porsi tertentu atas jenis belanja tertentu, baik yang dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang HKPD, serta optimalisasi penggunaan SiLPA berbasis kinerja.</li>
<li style="text-align: justify;">Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: (a) kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; (b) penganggaran terpadu; dan (c) penganggaran berbasis kinerja.</li>
</ul>