Direktorat Jenderal Anggaran

<h2 data-start="139" data-end="219">Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui PMK 58 Tahun 2023</h2>
Perubahan regulasi pengelolaan PNBP melalui PMK Nomor 58 Tahun 2023 hadir sebagai langkah penyempurnaan atas PMK 155/PMK.02/2021. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola, meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar, serta memastikan PNBP memberikan kontribusi optimal bagi kualitas APBN.
<h3 data-start="517" data-end="537">Latar Belakang</h3>
Beberapa alasan pokok diterbitkannya PMK 58/2023 antara lain:
<ul data-start="602" data-end="926">
<li data-start="602" data-end="658">
Penguatan pengawasan PNBP oleh Kementerian Keuangan.
</li>
<li data-start="659" data-end="734">
Optimalisasi penagihan piutang PNBP melalui mekanisme yang lebih tegas.
</li>
<li data-start="735" data-end="826">
Penerapan Automatic Blocking System (ABS) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Bayar.
</li>
<li data-start="827" data-end="926">
Penambahan ketentuan mengenai penilaian kinerja PNBP yang terintegrasi dengan kinerja anggaran.
</li>
</ul>
<h3 data-start="928" data-end="955">Pokok Perubahan Utama</h3>
Regulasi baru ini mencakup delapan aspek penting, meliputi:
<ol data-start="1018" data-end="1602">
<li data-start="1018" data-end="1088">
Penggunaan PNBP dan pelimpahan kewenangan kepada Dirjen Anggaran.
</li>
<li data-start="1089" data-end="1167">
Perencanaan PNBP dengan prinsip optimal, realistis, dan sesuai ketentuan.
</li>
<li data-start="1168" data-end="1230">
Penguatan pengawasan PNBP melalui koordinasi lintas unit.
</li>
<li data-start="1231" data-end="1308">
Penugasan Mitra Instansi Pengelola (MIP) yang disertai evaluasi kinerja.
</li>
<li data-start="1309" data-end="1388">
Kebijakan pembayaran dan penyetoran melalui beberapa collecting agent.
</li>
<li data-start="1389" data-end="1467">
Penilaian kinerja pengelolaan PNBP sebagai bagian dari evaluasi anggaran.
</li>
<li data-start="1468" data-end="1529">
Optimalisasi penagihan piutang PNBP dengan dukungan ABS.
</li>
<li data-start="1530" data-end="1602">
Ketentuan mengenai reorganisasi dasar hukum, jenis, dan tarif PNBP.
</li>
</ol>
<h3 data-start="1604" data-end="1635">Isu Strategis dan Inovasi</h3>
<ul data-start="1636" data-end="2084">
<li data-start="1636" data-end="1729">
Piutang PNBP masih menjadi tantangan, dengan potensi temuan BPK hingga Rp1,2 triliun.
</li>
<li data-start="1730" data-end="1832">
BMN idle dengan nilai aset Rp11.500 triliun baru menghasilkan PNBP yang sangat kecil (0,013%).
</li>
<li data-start="1833" data-end="1981">
Diperkenalkan sistem ABS yang memungkinkan penghentian layanan terhadap Wajib Bayar tidak patuh, kecuali di bidang pendidikan dan kesehatan.
</li>
<li data-start="1982" data-end="2084">
Pengawasan didukung dengan sistem informasi E-Mawas serta kebutuhan auditor PNBP yang memadai.
</li>
</ul>
<h3 data-start="2086" data-end="2123">Pelaporan dan Penilaian Kinerja</h3>
Pelaporan PNBP wajib dilakukan secara semesteran dan bulanan melalui ssdpnbp.kemenkeu.go.id, mencakup realisasi, penggunaan dana, piutang, hingga laporan proyeksi. Kinerja pengelolaan PNBP diukur dari capaian target, akurasi perencanaan, dan kepatuhan pelaporan.
<h3 data-start="2396" data-end="2412">Kesimpulan</h3>
Optimalisasi PNBP hanya dapat dicapai jika seluruh siklus berjalan baik:
<ul data-start="2488" data-end="2778">
<li data-start="2488" data-end="2531">
Perencanaan yang optimal dan realistis.
</li>
<li data-start="2532" data-end="2592">
Pemungutan yang sesuai ketentuan dengan kepastian hukum.
</li>
<li data-start="2593" data-end="2663">
Pembayaran dan penyetoran tepat waktu melalui sistem terintegrasi.
</li>
<li data-start="2664" data-end="2704">
Penguatan pengawasan dan monitoring.
</li>
<li data-start="2705" data-end="2778">
Penagihan piutang yang dilakukan secara maksimal dengan dukungan ABS.
</li>
</ul>
Dengan implementasi PMK 58 Tahun 2023, diharapkan PNBP dapat menjadi sumber penerimaan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga mendukung kualitas APBN dan pembangunan nasional.