Direktorat Jenderal Anggaran

Transformasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui kolaborasi lintas lembaga: Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dalam membangun Integrated Criminal Justice System berbasis teknologi digital. Inovasi utama yang diangkat adalah penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), sebuah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Sistem ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan regulasi sektoral yang belum memungkinkan pengelolaan PNBP secara bersama. Sebagai solusi, diterbitkan PMK Nomor 100 Tahun 2024 yang memungkinkan penggunaan dana denda pelanggaran lalu lintas oleh ketiga lembaga tersebut secara proporsional (Kejaksaan 40%, Polri 30%, MA 30%). Kebijakan ini menjadi simbol kolaborasi lintas instansi, keberanian inovasi regulasi, dan langkah nyata menuju pelayanan hukum modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.