Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran 2025. Berikut adalah poin-poin penting dari PMK ini:</p>
<ol>
<li>Pengalokasian Dana Desa:</li>
</ol>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>Menetapkan pagu Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa di Indonesia untuk tahun anggaran 2025 dan sebagai dasar hukum bagi setiap pemerintah desa untuk menganggarkan dalam APBDes</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Penggunaan Dana Desa:
<ul>
<li>PMK ini memberikan acuan prioritas penggunaan Dana Desa.</li>
<li>Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk mendukung:
<ul>
<li>Penanganan kemiskinan.</li>
<li>Ketahanan Pangan Desa</li>
<li>Penanganan Stunting Desa</li>
<li>Pengembangan desa yang berkelanjutan.</li>
</ul>
</li>
<li>PMK ini bertujuan untuk memastikan Dana Desa digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat desa.</li>
</ul>
</li>
<li>Penyaluran Dana Desa:
<ul>
<li>PMK ini mengatur mekanisme penyaluran Dana Desa, memastikan proses penyaluran berjalan dengan lancar dan tepat waktu.</li>
</ul>
</li>
<li>Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa:
<ul>
<li>PMK ini mengatur pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.</li>
</ul>
</li>
<li>Secara singkat, PMK Nomor 108 Tahun 2024 bertujuan untuk:
<ul>
<li>Mengatur pengelolaan Dana Desa secara efektif dan efisien.</li>
<li>Memastikan Dana Desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, terutama dalam penanganan kemiskinan dan pengembangan potensi desa.</li>
</ul>
</li>
</ol>