Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026&#160; dan Implementasi nya pada KPPN Yogyakarta.
Dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
Perubahan mendasar dari PMK ini adalah adanya porsi sebesar 58,03% atau 34T Triliun (secara nasional). PMK ini mengatur tentang pejabat yang menangani pengelolaan Dana Desa, penganggaran dana desa, pengalokasian dana desa, penggunaan dana desa, penyaluran dana desa, penatausahaan pertangungjawaban dan pelaporan dana desa, pemantauan dan evalusi pengelolaan dana desa, penghentian penyaluran dana desa. 
KPPN Yogyakarta sebagai penyalur dana desa untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul tahun 2026 mendapat alokasi anggaran dana desa sebesar Rp. 121.564.824.000 dan Kabupaten Sleman sebesar Rp. 127.357.323.000.