Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p data-start="76" data-end="638">Kebijakan pemantauan dan evaluasi Dana Desa Tahun 2026 menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penatausahaan, pelaporan, serta penggunaan Dana Desa di tingkat pemerintah daerah dan desa. Pemerintah daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan rincian yang ditetapkan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah desa menganggarkannya dalam APBDes sesuai ketentuan yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan terhadap penyaluran Dana Desa, realisasi penyerapan, capaian keluaran, serta sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan pemerintah daerah. Selain itu, bupati atau wali kota memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, meminta klarifikasi data, serta menugaskan inspektorat daerah apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan Dana Desa. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas nasional.&#160;</p>