Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Dana Desa merupakan instrumen penting pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Data menunjukkan bahwa realisasi penyaluran Dana Desa periode 2020&#8211;2025 relatif tinggi dengan pada tahun 2025 realisasi mencapai sekitar Rp61,6 triliun atau 89,3% dari pagu sebesar Rp69 triliun. Kebijakan pengelolaan Dana Desa diarahkan pada peningkatan kemandirian desa dan kualitas tata kelola melalui mekanisme penyaluran langsung dari RKUN ke RKD, pemberian insentif berbasis kinerja desa, serta penerapan sanksi bagi desa yang tidak optimal dalam penyerapan atau menyalahgunakan dana. Selain itu, fokus penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan termasuk pencegahan stunting, pembangunan berbasis padat karya, serta pengembangan desa digital. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya integrasi data keuangan desa berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan.</p>