Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, satuan kerja memerlukan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan barang dan jasa pada satuan kerja pemerintah harus dialokasikan dalam dokumen anggaran yaitu DIPA. Dalam proses untuk mendapatkan kebutuhan barang dan jasa, dilakukan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh para pihak yang terkait berdasarkan klasifikasi pengadaan. Para pihak dalam pengadaan barang dan jasa adalah KPA, PPK, UKPBJ/PP, dan penyedia barang dan jasa.
Dalam proses pengadaan barang/jasa, salah satu pihak yang sangat menentukan baik atau tidak barang/jasa yang diadakan adalah penyedia barang/jasa. Penyedia barang/jasa harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan kebutuhan barang/jasa. Kemampuan/ kompetensi penyedia barang/jasa dapat di uji dalam proses kualifikasi. Dalam menentukan calon penyedia barang/jasa pada praktiknya masih ada perbedaan persepsi terkait dengan persyaratan kualifikasi yaitu pada aspek administrasi perpajakan penyedia barang/jasa.&#160;
Dua pertanyaan yang dapat didiskusikan pada KC ini yaitu:
<ol>
<li>Apakah penyedia barang/jasa wajib memiliki NPWP ?</li>
<li>Apakah penyedia barang/jasa wajib PKP ?</li>
</ol>