Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tahapan perencanaan dan pengalokasian di lakukan pada T-1 (satu tahun sebelum tahun pelaksanaan anggaran). Adapun kegiatan dalam tahapan ini adalah:
<ol>
<li>Penyusunan Arah Kebijakan dan Identifikasi Kebutuhan DAK Fisik</li>
</ol>
<ul>
<li> Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan cq Ditjen Perimbangan Keuangan untuk menyusun, membahas dan menyepakati Rancangan Jenis/Bidang/Subidang DAK Fisik Dan Daerah Prioritas, dilakukan paling lambat bulan Februari</li>
<li>Berdasarkan kesepakatan rancangan tersebut Kemenkeu c.q. Ditjen Perimbangan meminta TOR/KAK kepada K/L dan berdasarkan TOR yang diterima dari K/L tersebut Ditjen PK melakukan perhitungan indikasi kebutuhan Dana (IKD) DAK Fisik, yang nanti akan disampaikan kepada Dirjen Anggaran sebagai bahan penyusunan Dana Pagu Indikatif</li>
<li>Ditjen PK setelah menerima TOR dari K/L, melakukan pembahasan, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan DAK Fisik dan kegiatan yang dibiayai dari belanja K/L, bersama-sama dengan Bappenas dan K/L.
<ol start="2">
<li>Penyiapan Mekanisme dan Penyampaian Usulan DAK Fisik</li>
</ol>
</li>
<li>Berdasarkan rancangan jenis/bidang/subidang dak fisik dan daerah prioritas, Ditjen Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan K/L membahas dan menentukan pedoman penyampaian usulan DAK Fisik paling lambat bulan Mei</li>
<li>Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mekanisme penyampaian tersebut kepada Kepala Daerah, yang antara lain memuat:</li>
</ul>
<ol>
<li>jenis dan bidang/ subbidang DAK Fisik yang dapat diusulkan;</li>
<li>kegiatan dari masing-masing bidang/ subbidang DAK Fisik; dan</li>
<li>batas waktu penyampaian usulan DAK Fisik.</li>
</ol>
<ul>
<li>Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Kepala Daerah menyiapkan dan menyampaikan usulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA paling lambat bulan Juli.</li>
<li>Terkait usulan DAK Fisik, Dirjen Perimbangan Keuangan juga menerima usulan aspirasi dari DPR melalui pimpinan Badan Anggaran DPR., selanjutnya usulan tersebut akan dibahas bersama dengan Bappenas dan K/L sesuai dengan jenis/bidang/subbidang yg telah disepakatidi,dan selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi KRISNA.
<ol start="3">
<li>Penilaian Awal Usulan DAK Fisik</li>
</ol>
</li>
<li>Bappenas dan Kementerian /Lembaga menyusun rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK fisik, dan selanjutnya membahas dan menyepakati bersama antara Bappenas, Kementerian /Lembaga dan Kementerian Keuangan (Ditjen PK).</li>
<li>Bappenas dan Kementerian /Lembaga melakukan penilaian awal atas usulan berdasarkan kriteria penilaian awal yang telah disepakati dengan mempertimbangkan:
<ol>
<li>target keluaran dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/ subbidang per tahun maupun jangka menengah secara nasional sebagaimana dituangkan dalam RKP maupun RPJMN</li>
</ol>
</li>
</ul>
<ol>
<li>pagu indikatif dan/ atau pagu anggaran per jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik.</li>
</ol>
<ul>
<li>Hasil penilaian awal atas usulan DAK Fisik disampaikan kepada Kepala Daerah pengusul melalui aplikasi KRISNA.
<ol start="4">
<li>Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik</li>
</ol>
</li>
<li>Berdasarkan hasil penilaian awal usulan DAK Fisik, Kementerian /Lembaga, Bappenas dan Pemda melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas penilaian awal usulan, yg membahas, antara lain:</li>
</ul>
<ol>
<li>kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan prioritas Daerah;</li>
<li>keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/ atau sumber pendanaan lainnya dalam satu Daerah;</li>
<li>pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan (readiness criteria);</li>
<li>keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu Daerah dalam satu wilayah prov1ns1</li>
<li>pagu anggaran per jenis/bidang/ subbidang DAK Fisik</li>
</ol>
<ul>
<li>Berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi, Ditjen Perimbangan Keuangan, Bappenas, dan Kementerian /Lembaga membahas dan menyepakati penyesuaian data usulan DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang per Daerah.</li>
<li>Dan selanjutnya Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian data usulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA
<ol start="5">
<li>Penyesuaian Alokasi DAK Fisik</li>
</ol>
</li>
<li>Berdasarkan hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi, Ditjen Perimbangan Keuangan,
<ol>
<li>Melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan/ atau kapasitas fiskal Daerah. Hasil penghitungan alokasi DAK Fisik tersebut dibahas dan disepakati bersama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Kementerian/Lembaga.</li>
<li>Hasil penghitungan alokasi DAK Fisik disampaikan dalam pembahasan RUU APBN antara Pemerintah dengan DPR dan hasilnya ditetapkan alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang per Daerah dan dicantumkan dalam Perpres Rincian APBN serta menyampaikan informasi alokasi DAK Fisik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</li>
</ol>
</li>
</ul>