Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menelurkan beberapa kebijakan perpajakan dan retribusi daerah dalam bentuk perubahan pada jenis Pajak Daerah yang sebelumnya telah diatur pada UU No. 28 Tahun 2009 (dasar peraturan lama pajak daerah). Konten ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Sobat Pemelajar terkait perubahan tarif dalam pajak daerah di Undang-Undang yang baru tersebut.</p>
<p>Sebagai contohnya adalah dalam &#160;UU No. 1 Tahun 2022 terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), objek pajak berupa kendaraan bermesin fosil untuk kendaaan pribadi kepemilikan pertama dikenakan tarif maksimal 1.2%, sedangkan untuk kendaraan berbasis energi terbarukan kendaraan pribadi kepemilikan pertamanya tidak dikenakan PKB, hal ini tentunya mendukung green policy di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa pajak yang disimplifikasi untuk memberikan kemudahan administrasi sekaligus peningkatan potensi penerimaan bagi Pemerintah Daerah.</p>

Perbandingan Tarif Pajak Daerah pada UU No. 28 Tahun 2009 dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah