Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Salah satu prinsip penganggaran berbasis kinerja adalah let&#8217;s the manager manage. Prinsip ini memberikan flesksibilitas dalam penggunaan anggaran. Anggaran secara fleksibel dikelola oleh pimpinan satuan kerja dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fleksibel namun tetap akuntabel, prinsip ini yang kemudian memberikan ruang bagi proses revisi terhadap anggaran yang telah direncanakan.
Proses revisi anggaran inilah yang akan menjaga prinsip akuntabilitas pelaksanaan anggaran tetap terpenuhi. Sesuai dengan PMK 62 tahun 2023, tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, proses penyelesaian usulan revisi tersebut dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA). Penetapan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan penetapan usulan revisi yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA salah satunya dilakukan karena adanya perubahan RKA yang tidak menyebabkan perubahan DIPA atau berupa perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).