Direktorat Jenderal Anggaran

<p>Bahan sosialisasi ini terdiri dari poin-poin perubahan pengaturan terkait Standar Struktur Biaya dengan executive summary sebagai berikut :</p>
<ol>
<li>Standar Struktur Biaya disusun sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dimana Standar Biaya merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja.</li>
<li>PMK Nomor 79 Tahun 2025 tentang Standar Struktur Biaya dalam Penganggaran K/L merupakan revisi penyempurnaan dari pengaturan sebelumnya (PMK Nomor 195/PMK.02/2014 stdd PMK Nomor 140/PMK.02/2021).</li>
<li>Sejalan dengan amanat tersebut dalam penyusunan Standar Struktur Biaya memperhitungkan kebijakan efisiensi, penajaman kualitas penganggaran serta kebijakan pemerintah.</li>
<li>Beberapa kebijakan Standar Struktur Biaya (PMK79/2025) diantaranya adalah:</li>
</ol>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>Penyelarasan ketentuan umum SSB sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.</li>
<li>Pemberlakuan SSB untuk seluruh sumber dana, seluruh RO, dan seluruh K/L dan penggunaan sebagai batas tertinggi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.</li>
<li>Pengkategorian komponen yang ditagging sebagai biaya utama dan beberapa item detil kegiatan yang harus dikategorikan sebagai biaya pendukung dan masuk dalam komponen pendukung.</li>
<li>Pembatasan besaran biaya pendukung paling tinggi terhadap total biaya RO ditetapkan berdasarkan Grup KRO</li>
<li>Pengaturan klausul pelampauan dalam hal kementerian negara/lembaga membutuhkan biaya pendukung yang melebihi batasan standar struktur biaya</li>
</ol>