Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pemerintah mengatur tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) rokok adalah dalam rangka pengendalian konsumsi. Namun demikian kebijakan Pemerintah menaikkan tarif cukai mengakibatkan maraknya perdagangan rokok illegal di masyarakat yang tentunya berdampak pada penerimaan negara dari cukai tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencanangkan program &#8220;Gempur Rokok Ilegal&#8221; yang mulai dicanangkan sejak tahun 2018. Program ini berjalan dengan baik sampai dengan saat ini dan mampu menekan peredaran rokok illegal sebesar 7,04% di tahun 2018, 3,03% di tahun 2019 dan 4,98% di tahun 2020. Tercatat jumlah penindakan di bidang cukai tahun 2018 sebanyak 5.436, tahun 2019 sebanyak 6.327, tahun 2020 sebanyak 13.065 dengan jumlah barang hasil penindakan berturut-turut sebanyak 389,24 juta batang, 408,63 juta batang, 448,07 juta batang, dan 451,96 juta batang.&#160; Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap penindakan dan penyidikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 diketahui bahwa penindakan yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan tidak mencapai 1%. Penyelesaian perkara tindak pidana cukai terdiri dari a). penelitian yang penyelesaiannya dapat dengan Ultimum Remidium (UR) atau penyidikan, b). penyidikan dan c). Terhadap Barang Kena Cukai (BKC) penyelesaiannya adalah menjadi Barang Milik Negara (BMN) sedangkan Barang lainnya penyelesaiannya dapat menjadi BMN. Beberapa hal yang menjadi latar belakang penyelesaian perkara dengan Ultimum Remidium (UR) adalah : a). adanya paradigma baru dalam penyelesaian perkara yaitu keseimbangan restorativ justice dan asset recovery, b). selama ini masyarakat berpandangan bahwa sanksi pelanggaran cukai didominasi oleh pidana, c). penegakan sanksi pidana membutuhkan sumber daya yang besar dan perlu waktu/proses yang panjang, d). pemidanaan tidak cukup efektif baik penjeraan maupun pemulihan keadaan akibat pelanggaran cukai.&#160; Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu penyamaan persepsi tentang penyelesaian UR tersebut sehingga tidak ada perbedaan penerapan kebijakan di lapangan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

PENYAMAAN PERSEPSI MENGENAI PASAL-PASAL PELANGGARAN TINDAK PIDANA CUKAI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG CUKAI”  UNTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN ULTIMUM REMIDIUM (UR)