Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pengawasan Larangan dan Pembatasan
Outline Paparan
<ul>
<li>Kerangka Hukum</li>
<li>Proses Bisnis</li>
<li>Penelitian Dokumen Larangan / Pembatasan</li>
<li>Border dan Post Border</li>
</ul>
UU No. 10 Tahun 1995 &#160;jo. UU No. 17&#160; Tahun 2006
Pasal 53 Ayat (1)
Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
Pasal 53 Ayat (2)
Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan /atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan&#160; menteri.
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>PMK 141/PMK.04/2020</li>
</ul>
Tentang
Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/ atau Pembatasan
Berlaku mulai 1 November 2020
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>
SE-31/BC/2022
Tentang
Pedoman Umum Penelitian Terhadap Pemenuhan Ketentuan Larangan
Dan/Atau Pembatasan Dalam Rangka Impor
</li>
</ul>
&#160;