Direktorat Jenderal Anggaran

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi Covid-19 saat ini. Sejarah membuktikan, pasca krisis ekonomi dan politik 1998, UMKM mampu menyerap 64,3 juta tenaga kerja, dan naik menjadi 72,7 juta pada tahun 2000 yang turut berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Pada krisis ekonomi 2008 ketika capital intensive (perusahaan yang memiliki modal besar) di sektor keuangan banyak mengalami kegoncangan, UMKM semakin menasbihkan dirinya tetap bertahan di tengah krisis.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sampai dengan tahun 2021, kontribusi UMKM telah mencapai 61,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp8.573,9 triliun. Jumlah yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi usaha skala besar yang hanya senilai Rp5.464,7 triliun. Jumlah UMKM yang mencapai 65,4 juta, telah mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja atau sebanyak 117 juta pekerja, dengan rincian usaha mikro sejumlah 107,4 juta, usaha kecil 5,8 juta, dan usaha menengah sebesar 3,7 juta tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), UMKM telah menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi nasional.
Saat ini pemulihan ekonomi Indonesia telah berjalan ke arah positif seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan data Office Chief Economist Bank Mandiri, indeks belanja masyarakat telah mengalami peningkatan, bahkan lebih tinggi dari periode pra-Covid-19. Menurut data Bappenas, pada kuartal IV 2021, ekonomi tumbuh sebesar 5,02 persen. Pemerintah harus menjaga momentum pertumbuhan tersebut, dengan diiringi strategi kebijakan yang tepat. Selain itu, pemerintah harus mulai fokus pada konsolidasi fiskal justru di saat beban belanja semakin membesar. Untuk itu, pemerintah harus berfokus pada prioritas yang betul-betul sangat penting dan memiliki multiplier effect besar, seperti kesehatan, perlindungan sosial, termasuk UMKM.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Albert Einstein pernah berkata, &ldquo;hidup itu seperti bersepeda, jika kamu ingin menjaga keseimbanganmu maka teruslah bergerak maju&rdquo;. Dalam praktiknya, upaya mengembangkan sektor UMKM untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut, masih mengalami kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM, antara lain kemudahan perizinan berusaha, keterbatasan modal kerja, kurangnya pemahaman tentang manajemen bisnis yang baik, kurangnya pengetahuan teknologi, dan pemasaran digital yang belum berjalan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan resiliensi melalui penguatan sektor UMKM sebagai salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan UMKM menuju kedaulatan ekonomi bangsa antara lain, pertama, perlunya perubahan paradigma UMKM dari &ldquo;kecelakaan&rdquo; menjadi &ldquo;diciptakan&rdquo;. Selama ini, setiap adanya krisis ekonomi termasuk dampak pandemi Covid-19, UMKM hanya diposisikan sebagai katup pengaman. Masyarakat yang terkena PHK atau penurunan pendapatan akan dengan mudah masuk ke dalam sektor UMKM. UMKM menjadi exit clause bagi sebagian kalangan yang terdampak ekonomi. Hal ini berarti UMKM hanya sebagai by accident (kecelakaan). Untuk itu dibutuhkan adanya paradigma baru UMKM sebagai by design (diciptakan), jadi harus dibina sejak kecil hingga berkembang menjadi menengah dan besar di akhirnya. UMKM harus didesain untuk diciptakan bukan terlahir dari kecelakaan karena resesi ekonomi. Untuk itu diperlukan insentif yang memadai dari pemerintah dan peningkatan sinergi dengan pihak terkait, misalnya kemudahan izin berusaha, keringanan pajak, simplifikasi perizinan ekspor dan keringanan bea keluar bagi UMKM yang berorientasi ekspor, serta peningkatan akses pembiayaan modal tanpa agunan dari pemerintah.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kedua, perlu pendampingan secara berkelanjutan kepada UMKM, utamanya tentang pemahaman manajemen bisnis yang baik dan peningkatan pengetahuan teknologi. Selain tahan krisis, UMKM ternyata adalah bisnis yang paling rapuh, misalnya jika pedagang bakso sakit selama sebulan, maka usaha terhenti, dan modal usaha pun bisa habis. Namun karena karakteristik UMKM yang sangat cair dan sifatnya easy come easy go (mudah datang, mudah pergi), maka jika satu usaha mati, akan tumbuh seribu usaha lain. UMKM yang gagal di satu usaha atau pekerja yang terkena PHK misalnya akibat terdampak pandemi, dapat dengan mudah masuk dan membangun usaha baru untuk bertahan hidup. Selama ini mayoritas UMKM belum memiliki visi dan misi perencanaan usaha yang jelas, masih bersifat kepemilikan keluarga, penggunaan teknologi yang relatif sederhana, belum ada pemisahan modal usaha dengan modal pribadi, serta masih berfokus pada income gathering (sebatas menaikkan pendapatan). Untuk itu diperlukan pendampingan dari pihak terkait seperti kalangan civitas akademisi/pihak perguruan tinggi, technopark, BUMN, serta kementerian dan dinas terkait agar UMKM dapat semakin mengembangkan usahanya. Pendampingan diperlukan utamanya dalam menyusun visi dan misi usaha, pengembangan inovasi produk untuk menambah nilai jual produk UMKM agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, pengembangan SDM, peningkatan dan pengetahuan teknologi, serta strategi perluasan area pemasaran hingga berorientasi ekspor.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ketiga, perlu adanya digitalisasi UMKM. Momentum pandemi dengan segala jenis pembatasan sosialnya baik berskala besar maupun mikro, harus dijadikan pelajaran bagi UMKM untuk mengubah usaha yang semula masih konvensional menjadi go digital melalui pemasaran produk secara online. Selain itu digitalisasi melalui penggunaan aplikasi menajemen transaksi akan memudahkan dalam mencatat semua transaksi, mengelola produk dan stok barang. Digitalisasi UMKM juga akan mengkoneksikan sektor tradisional dan modern agar tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri, membantu proses dari act locally menuju impact locally, dan membantu mengurangi asymetric information yang membuat harga menjadi lebih murah dan proses menjadi lebih mudah. Untuk itu UMKM harus memanfaatkan teknologi digital ini secara maksimal agar tidak kalah bersaing dengan barang-barang impor produksi dari luar negeri. Presidensi G20 akan menjadi peluang bagi UMKM untuk semakin meningkatkan komoditas ekspor, terutama nonmigas ke berbagai negara di dunia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah kontribusi ekspor nonmigas UMKM yang mencapai 15,65 persen dari total ekspor nasional. Salah satu upaya pengembangan UMKM tersebut adalah melalui akselerasi digital UMKM melalui edukasi dan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap go global, dan mendorong pengembangan ekosistem UMKM yang menjadi prioritas ekspor. &nbsp;Selain itu perlu dikembangkan sebuah pusat satu data UMKM untuk memantau perkembangan dan pertumbuhan usaha UMKM secara nasional.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keempat, memanfaatkan peluang usaha di sektor ekonomi hijau. Momentum Presidensi G20 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong peluang usaha di sektor ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah ekonomi yang kuat namun ramah lingkungan, inklusif secara sosial, dan menjaga efisiensi sumber daya. Berdasarkan data dari World Economic Forum 2020, transformasi ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10,1 triliun dan 395 juta lapangan kerja pada tahun 2030. Hal ini tentunya dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru bagi para pelaku UMKM. Pemerintah harus secara aktif mendorong UMKM untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun melalui e-katalog, serta menambah nilai jual produk ekonomi hijau yang lebih berorientasi ekspor. Selain itu perlu diupayakan kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar dapat masuk dalam rantai pasok global ekonomi hijau.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diharapkan melalui langkah-langkah penguatan UMKM sebagaimana tersebut di atas, UMKM akan menjadi semakin tangguh dan dapat menjadi tulang punggung dan daerah penyangga (buffer zone) yang menyelamatkan dari keterpurukan ekonomi yang lebih dalam apabila terjadi krisis di masa yang akan datang. Dengan UMKM yang kuat, maka bangsa Indonesia pun akan semakin berdaulat secara ekonomi.