Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah diundangkan tahun 2022 yang lalu. Undang-undang ini diantaranya mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Ada beberapa pengaturan baru mengenai PDRD, termasuk ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Perubahan sangat mendasar dalam penetapan PBB-P2 pada UU HKPD ini adalah mengenai penghitungan PBB terutang. Apabila pada UU PDRD tidak dikenal Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang, pada UU ini digunakan konsep NJKP tersebut. Bagaimana implementasinya? Mari bersama kita ikuti materi tersebut pada video pembelajaran yang disusun Ibu Nur Hendrastuti, Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.</p>